Kota Bima, BRIDA_

Kelangkaan gas LPG di Kota Bima telah mengundang reaksi pemerintah, penjabat Walikota H. Mohammad Rum menggelar rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas secara khusus masalah kelangkaan LPG serta penanganannya, di ruang Rapat Walikota, Kamis 21 Maret 2024.

“Pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap kelangkaan gas elpiji hingga berimbas pada mahalnya harga yang dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini,” ujar Rum saat memimpin rapat bersama yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Ketua Pengadilan Negeri Bima, TNI, Polri, Asisten 1 Setda Kota Bima, Kepala Diskoperindag Kota Bima, Kabag Ekonomi, PT. Pertamina Bima serta para agen penyalur.

Ia mengungkap terdapat 348 pangkalan dari 2 agen yang ada di Kota Bima, dari sekian banyak agen tersebut rupanya terbanyak berada di wilayah barat, sehingga menyebabkan pembagian  tidak merata, untuk menyiasati agar wilayah lain terpenuhi, Pj Walikota meminta dinas teknis segera aktifkan warung TPID kita tiap kecamatan kerjasama dengan Pertamina untuk melayani permintaan Masyarakat.

Pj Walikota mendapat laporan banyaknya pengecer yang memanfaatkan situasi dan keadaan ini dengan menjual dan memainkan harga melebihi harga satuan yang telah ditetapkan, untuk itu perlu ada regulasi yang mengatur tentang Tata Niaga LPG melalui Perwali.

"Saat ini, saya minta para agen sementara waktu untuk tidak melayani dulu permintaan gas elpiji, sembari kita siapkan Perwali secepatnya, pangkalan tidak boleh menjual ke pengecer saat ini sambil menunggu Perwali," ucapnya.

Diakhir arahannya, Pj. Wali Kota Bima berharap kepada semua pihak, lebih-lebih kepada pengecer nakal yang memainkan harga lebih tinggi agar tidak memanfaatkan situasi ini sehingga menciptakan instabilitas daerah.

"Padahal, daerah ini sudah aman dan nyaman, yang pasti pemerintah tidak pernah tutup mata untuk hadir ditengah masyarakat," pungkasnya.(PPID-BRIDA)